Syarief Abdullah Usulkan 126 Desa Dapat Program BSPS

PONTIANAK – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH, mengusulkan sebanyak 126 desa dan kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan untuk mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut mencakup hampir 2.000 calon penerima bantuan (CPB) yang berasal dari 11 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Seluruh data CPB telah disampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yakni verifikasi faktual.

“Kita sudah menyampaikan usulan kepada Kementerian PKP untuk ditindaklanjuti. Tahun 2026 ini jumlah usulan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun 2025. Dari proses verifikasi akan ditentukan apakah calon penerima layak atau tidak mendapatkan bantuan. Selain administrasi, kondisi rumah juga akan dicek langsung di lapangan,” ujar Syarief Abdullah.

Ia menjelaskan, secara administrasi calon penerima harus memiliki identitas yang valid serta legalitas lahan milik sendiri, seperti sertifikat hak milik, hibah, SPT dan dokumen lainnya. Selain itu, wujud dan luas bangunan rumah juga menjadi bagian dari penilaian.

Syarief berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat lolos verifikasi dan menerima bantuan. Ia menegaskan bahwa bantuan BSPS tidak dipungut biaya apa pun.

“Bantuan ini tidak ada potongan sepeser pun. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan senilai Rp17,5 juta dan upah tukang sebesar Rp2,5 juta. Jika di lapangan ada pihak yang meminta atau memotong bantuan, atau mengatasnamakan saya, segera laporkan agar bisa kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini juga mengingatkan agar penerima bantuan menyelesaikan pembangunan rumah sesuai batas waktu yang ditentukan dan tidak menjual material bangunan yang diterima.

“Ini bantuan stimulan, sehingga diharapkan ada keswadayaan dari masyarakat. Misalnya dengan menambah biaya tukang atau memanfaatkan material yang sudah dimiliki. Jangan sampai membangun melebihi ketentuan juknis tanpa dukungan dana tambahan, karena bisa berisiko tidak selesai dan menimbulkan masalah,” katanya.

Lebih lanjut, Syarief berharap program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat terus berlanjut setiap tahun, mengingat dampak dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Program yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Rumah yang sebelumnya sempit dan tidak layak menjadi lebih baik, sehat, dan nyaman. Dampaknya juga bisa membantu menekan angka stunting serta meningkatkan keharmonisan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan keluarga maupun lingkungan,” pungkasnya.