Ruas Jalan Tumbang Titi - Manismata Butuh Intervensi APBN

Marau- Kondisi ruas jalan Tumbang Titi - Manismata Kabupaten Ketapang sangat memprihatinkan. Masyarakat berharap perbaikan segera dilakukan.

Ruas jalan ini sepanjang 33 Km, dan baru 7 km dalam kondisi baik. Selain sebagian besar masih tanah kuning, banyak jembatan dalam kondisi rusak dan dipenuhi lubang yang dalam serta lebar.

Jalan yang menghubungi 6 kecamatan, yaitu Tumbang Titi, Marau, Jelai Hulu, Air Upas, Manismata dan kendawangan, juga berhubungan dengan Kabupaten Sukamara Kabupaten Ketapang, Sabtu (14/3) ditinjau langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH.

Saat melihat langsung ke lapangan, legislator Senayan ini didampingi Ketua, sekretaris dan anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Fraksi Partai Nasdem, Sufanda, Syadianur dan Jhony. Bahkan calon bupati-wakil bupati, Junaidi-Sahrani.

Dalam kesempatan kunjungan di lapangan, Sahrani meminta Syarief Abdullah bisa memperjuangkan ruas jalan ini menjadi jalan strategis nasional sehingga pembiayaannya dapat diintervensi oleh dana APBN.

"Kami meminta pak Syarief Abdullah sebagai wakil rakyat di DPR untuk mendorong agar ruas jalan ini bisa berubah status menjadi jalan strategis nasional. Jalan ini penting artinya mengingatkan menghubungkan lima kecamatan dan Kalimantan Tengah," harap Sahrani.

Dikatakan tokoh masyarakat Kabupaten Ketapang ini, dengan diintervensi APBN diharapkan proses pembangunannya lebih cepat. 

"Kita menyadari kemampuan anggaran di Provinsi sangat terbatas dan diharapkan ini bisa dibantu pemerintah pusat," harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, H  Syarief Abdullah Alkadrie merespon baik harapan tersebut dan akan berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar.

"Ruas jalan ini sangat penting karena menghubungkan lima-enam kecamatan serta Kalimantan Tengah. Ini jalan status provinsi dan tentu kita menyadari anggaran di APBD provinsi sangat terbatas, sementara beban jalan  hendak dibangun dan diperbaiki sangat panjang yang konsekuensinya membutuhkan anggaran besar, belum lagi kebutuhan sektor lainnya," paparnya.

Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini mengakui akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kalbar untuk membicarakan hal ini.

"Kebetulan tahun 2020 ini ada pembahasan perubahan status jalan di pemerintah pusat dan saya akan berkoordinasi dengan pak Gubernur mengenai hal ini. Kita akan usahakan agar ruas jalan ini bisa berubah status jalan strategis nasional sehingga pembangunannya bisa dibiayai dari APBN," urainya.