Abdulah: Sejumlah Infrastruktur di Kalbar Prioritas Perjuangan
Pontianak-Kunjungan
kerja Komisi V DPR RI di Kalimantan Barat, 5-6 Maret telah berakhir. Dari
Bandara Supadio hingga Pelabuhan Samudera Kijing dikunjungi. Sejumlah aspirasi
pembangunan infrastruktur menjadi prioritas perjuangan para legislator Senayan
ini.
Wakil Ketua
Komisi V DPR RI, H Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH mengungkapkan banyak
serapan aspirasi dan pengawasan pembangunan yang dapat didengar, dilihat dan
dirasakan langsung.
“Kita memulai
Kunker dengan meninjau kawasan Bandara Internasional Supadio Pontianak. Di
Supadio kita mendengaran paparan dari sejumlah mitra kerja, seperti Angkasa
Pura II, Basarnas, Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan
BMKG,” urai Abdullah.
Saat ini,
bandara Supadio dipaparkan wakil rakyat dari dapil Kalimantan Barat 1 ini, terus
meningkatkan kemampuannya terutama runway dari 2250 meter ditingkat menjadi
2750 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar dan apa yang kita
cita-citakan menjadi Supadio sebagai embarkasi haji bisa tercapai. Ini juga
mengantasipasi kelak berfungsinya pelabuhan samudera Kijing.
“Kita yakin
seiring beroperasionalnya pelabuhan samudera, arus penumpang yang melalui
bandara Supadio akan meningkat jauh dan ini harus ditopang peningkatan
fasilitas serta pelayanan,” ucapnya.
Usai
pertemuan di Bandara Supadio, Syarief Abdullah dengan rombongan Komisi V
disambut Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, SH, MH di pendopo Bupati Kubu
Raya. Kembali pertemuan digelar terutama membahas peningkatan Kapasitas air
bersih PDAM Kubu Raya. Rombongan kemudian melihat langsung kondisi IPA Arang
Limbung Kecamatan Sungai Raya sekarang kemampuan produksinya 180 liter per
detik.
“Saat ini
PDAM Kubu Raya baru bisa melayani 22 persen kebutuhan air bersih. Ini yang mau
kita dorong dan mendapatkan bantuan pemerintah pusat agar kapasitas produksi
IPA Arang Limbung mendapat tambahan 200 liter/detik sehingga produksinya bisa
mencapai 380 liter per detik,” urai Abdullah.
Selain itu,
kata Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar ini, juga akan didorong Instalasi
Pengelolaan Air (IPA) 100 liter per detik di Ambawang. “Insya Allah tahun 2021
bisa terealisasi, apalagi secara teknikal lahan tidak masalah. Untuk Sungai
Ambawang saya dapat laporan lahan 1 hektar dan DEDnya sudah siap,” papar
Abdullah.
Sosok
familiar ini bersama rombongan Komisi V kemudian meninjau PDAM Kota Pontianak.
“Kita juga akan dorong PDAM Kota Pontianak bisa memenuhi 100 persen kebutuhan
air bersih. Saat ini, baru diatas 80 persen dan kita harapkan bisa memenuhi 100
persen mengingat air bersih ini merupaan kebutuhan dasar kita bersama,”
ucapnya.
Malam
harinya, Syarief Abdullah bersama rombongan Komisi V serta mitra kerja terkait disambut
dan menggelar pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Sejumlah
program pembangunan infrastruktur seperti duplikasi jembatan kapuas 1 dan
pembangunan Jembatan Kapuas 3, pelebaran ruas jalan Kota Pontianak-Kota
Singkawang, jalan tol Pontianak-Singkawang air bersih, serta pembangunan desa
mandiri menjadi bahasan yang mengemuka.
“Insya
Allah pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 agar dilaksanakan menunggu
pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak.
Pembangunan ini mendesak sebagai upaya mengurai kemacetan yang kerap melanda di
jam-jam sibuk. Selain itu pembangunan jembatan Kapuas 3 yang menghubungkan Kota
Pontianak-Kubu Raya dan Kabupaten Pontianak akan menjadi titik tekan perjuangan
di DPR RI,” papar Abdullah.
Selain itu,
ditambahkan politisi senayan ini, antisipasi beroperasionalnya pelabuhan
samudera Kijing juga akan segera
dilakukan pelebaran jalan dari Kota Pontianak-Kota Singkawang, sisi kiri –kanan
masing-masing 2 meter dan berikut mendorong percepatan pembangunan jalan tol. “Berkaitan desa mandiri, Kita juga meminta
pemerintah pusat memberikan intensif kepada desa-desa mandiri sebagai
konseksuensi tidak adanya dana desa bagi desa-desa mandiri itu,” ucapnya.
Kelak,
harap Abdullah, desa-desa yang sangat tertinggal, tertinggal, berkembang dan
maju akan ikut memacuh desa masing-masing mencapai desa mandiri. ‘Ini juga bisa
menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan yang kita lakukan,” jelasnya.